Global Land Forum 2018 dan Kritik yang Menyertainya

0
556
©hanasduvanc

Penyelenggaraan Global Land Forum (GLF) 2018 di Bandung, Jawa Barat, menuai kritik dari beberapa kalangan. Keberadaan serta keterlibatan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan International Fund for Agriculture Development (IFAD) sebagai anggota International Land Coalition (ILC), penyelenggara GLF, menjadi salah satu sasaran kritik terhadap GLF.

Kelompok pertama yang menanggapi GLF 2018 adalah Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP), gabungan dari beberapa kelompok di Bandung yang anti terhadap penggusuran. Mereka menerbitkan semacam kertas posisi yang berjudul “Mengapa Global Land Forum 2018 di Bandung Patut Ditolak?”. Tidak jelas kapan tanggal terbitnya, tapi dokumen itu beredar sejak satu pekan sebelum penyelenggaraan GLF 2018.

Dokumen kertas posisi ARAP tersebut dapat dibagi menjadi delapan bagian. Mulai dari apa itu Global Land Forum, apa itu International Land Coalition, anggota-anggota ILC dari Indonesia, hubungan ILC dengan Bank Dunia, hubungan anggota ILC di Indonesia dengan proyek hutang 200 juta dolar AS dari Bank Dunia untuk percepatan reforma agraria ala Jokowi-JK, alasan GLF digelar di Bandung, alasan GLF di Bandung patut ditolak, dan sikap ARAP terhadap GLF.

Mengetahui bahwa ada pembacaan Deklarasi Petani di GLF 2018, ARAP pun membuat deklarasi serupa. Dengan menyerap saripati Dasasila Bandung tahun 1955, deklarasi ARAP dinamai “Deklarasi Bandung 2018; 10 Prinsip Kerakyatan Menentang Pencaplokan Tanah, Penggusuran, dan Kebijakan Pertanahan Neoliberal”.

Di samping ARAP, elemen lain yang mengutarakan kritik terhadap GLF 2018 adalah penyelenggara Konferensi Reforma Agraria 2018. Kritik mereka termuat dalam “Laporan Penyelenggaraan Konferensi Reforma Agraria 2018 Semarang” yang diterbitkan di situs resmi Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), DaulatHijau.wordpress.com, 17 September 2018.

Menurut mereka, GLF hanyalah salah satu rapat raksasa berkala dengan terma-terma progresif, yang bertujuan menghasilkan “rencana-rencana strategis” yang masuk akal untuk investasi. “ILC bertujuan mempertemukan investor dengan perhimpunan-perhimpunan masyarakat sipil serta manajer negara di samping ILC, berbagai wahana, dan cukong lain, ikut berperan penting dalam putaran Forum Tanah Dunia [GLF]. Rencana besar untuk mengamankan perluasan investasi di tanah-tanah yang hendak diduduki membutuhkan kolaborator, terutama organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi ‘konservasi alam’, yang selaras tindakannya dengan kepentingan finansialisasi dan komersialisasi Bumi beserta manusianya,” tulis laporan tersebut.

Aspek lain yang disoroti laporan itu adalah slogan GLF 2018: “hak atas tanah, perdamaian, dan keadilan”. Terma-terma yang ada di slogan itu, menurut laporan tersebut, “sesungguhnya berkaitan erat dengan kepentingan pemilik dan penguasa kapital keuangan dunia untuk membangun sistem dan infrastruktur keuangan dunia yang lebih bisa menjamin keberlangsungan investasi di negara-negara sedang berkembang”. Kata “perdamaian”, misalnya, lanjut laporan tersebut, lebih mengacu pada tidak adanya sengketa terbuka antara korporasi dan warga tani hutan maupun tani-olah.

“Perdamaian dimaksudkan sebagai semacam kesepakatan bagi-manfaat di antara investor dengan penduduk, sehingga masalah ‘resiko pendudukan tanah’ bagi investasi bisa diperkecil. Bagi keuntungan dari proyek investasi dalam siaran-siaran organisasi-organisasi penguasa keuangan raksasa diperlukan supaya penduduk memberikan restu pada investasi, dan jangka waktunya terbatas,” tulis laporan tersebut.

Konferensi yang mengangkat tema “Konferensi Agraria untuk Keadilan Sosial dan Keadilan Ekologis” itu diselenggarakan pada 12-14 September 2018, di Semarang, Jawa Tengah. Konferensi ini diinisiasi banyak kalangan seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), LBH Semarang, KSMW, FNKSDA, PMII Komisariat Semarang, Dema UIN Walisongo Semarang, dan masih banyak lagi.

Kritik lain terhadap penyelenggaraan GLF 2018 lahir dari Komite Nasional FNKSDA. Dalam “Pernyataan Sikap Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) atas Pertemuan GLF/ILC 2018 di Bandung” yang dirilis di situs web mereka, DaulatHijau.wordpress.com, 21 September 2018, KN FNKSDA menyatakan menolak GLF/ILC 2018 demi kemurnian dan konsistensi gerakan agraria kerakyatan di Tanah Air.

Ada tiga hal yang mereka utarakan dalam pernyataan sikap tersebut. Dua terkait alasan penolakan GLF, satu terkait kehadiran Said Aqil Siraj dalam “Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) untuk Keadilan Sosial, dan Global Land Forum 2018” di Istana Presiden.

FNKSDA menolak GLF karena: Pertama, menurut mereka GLF merupakan forum yang bekerja dengan model global governance (daulat aghniya), yang  tetap akan mensubordinasikan kepentingan kaum tani dan rakyat secara umum di bawah kepentingan agen-agen pemerintahan global, atau minimal mengkompromikannya. Bagi FNKSDA, tidak ada kompromi antara daulat al-mustadl’afin” atau people’s sovereignty atau kedaulatan sejati rakyat dan daulat al-aghniya’  atau global governance, perekayasaan penguasaan global yang dilakukan melalui pengaturan-pengaturan top-down.

Kedua, dilihat dari pendanaannya, GLF di Bandung terjatuh dalam kategori acara “syubhat”. GLF dinilai punya riwayat sejarah berafiliasi dengan Bank Dunia atau badan-badan global lain yang terindikasi memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Bank Dunia.

***

Pada hari pembukaan GLF 2018 yang dipilih panitia bertepatan dengan Hari Tani Nasional, 24 September 2018, ARAP menggelar aksi unjuk rasa penolakan GLF 2018. Dengan tema besar “Tolak GLF, ILC, Bank Dunia, dan IFAD! Laksankan Reforma Agraria tanpa Campur Tangan Monster Rentenir Global”, unjuk rasa itu ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan Deklarasi Bandung 2018.**