Nobar Perdana dan Diskusi Halo-Halo Bandung Digelar di Tamansari

0
620
Nobar dan diskusi film Halo-Halo Bandung di RW 11 Tamansari, Bandung, 6 Juni 2018. ©Zulfi

Reruntuhan kampung RW 11 Tamansari, Kota Bandung, jadi lokasi pemutaran film dokumenter Halo-Halo Bandung untuk pertama kalinya. Sekitar 150 orang hadir di acara yang digelar Rabu malam, 6 Juni 2018, dan ditutup dengan diskusi soal penggusuran.

Halo-Halo Bandung menceritakan kontras antara pembangunan dan penggusuran yang ada di Kota Bandung. Perlawanan rakyat melawan penggusuran serta nasib warga yang sudah tergusur, yang kini menempati Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rancacili, jadi fokus penceritaan film tersebut.

Film dokumenter garapan komunitas film Nafsu Visual itu mulai diputar sekitar jam setengah sembilan malam. Sebagian warga RW 11 Tamansari, warga Rusunawa Rancacili, mahasiswa, pelajar, dan audiens lain yang hadir tampak khusyuk menyaksikan fragmen demi fragmen yang tampil di muka layar.

“Bohong, ah! Bohong!” teriak warga saat layar menampilkan fragmen berisi pernyataan dan janji dari birokrat BPN maupun Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Film berdurasi 64 menit itu selesai jam 21.47 dan disambut tepuk tangan penonton. Kemudian acara berlanjut diskusi yang dimoderatori oleh Feru JW, aktivis yang sejak Oktober 2017 live in di RW 11 Tamansari. Selain tiga orang warga yang menghuni Rusunawa Rancacili, Eva Eriani yang mewakili warga Tamansari, dan editor Halo-Halo Bandung Bagus Ahmad Rizaldi, maju sebagai pembicara di antaranya perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Rifki Zulfikar, peneliti masalah urban Frans Ari Prasetyo, pengamat masalah agraria Yoga Zara, dan Juru Bicara Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) Hamzah Sahuleka.

Dalam diskusi itu, Asep, salah-satu eks warga Jalan Karawang, mengawali pembicaraan. Ia menceritakan bahwa pemkot telah ingkar janji. Saat rumahnya di Jalan Karawang digusur tahun 2015, ia menerima tawaran “relokasi” ke Rusunawa Rancacli, karena dijanjikan bahwa dalam satu tahun ia akan dipindah ke apartemen Paldam, rumah susun tipe B yang rencananya akan dibangun di atas lahan bekas gusuran Jalan Karawang.

Namun kini, tiga tahun setelahnya, ia masih tinggal di Rancacili bersama warga lainnya. Padahal, Ridwan Kamil, Walikota Bandung kala itu, menyatakan bahwa rencananya 300 dari seribu unit yang akan dibangun di apartemen Paldam, selesai akhir tahun 2016. Nyatanya, sampai hari ini lahan seluas 13,5 hektar itu masih dalam kondisi rata.

Dari apa yang dialaminya, Asep mengatakan, “Kota Bandung sedang ingin jadi kota metropolitan, jadi kota jasa. Kita sebagai masyarakat akan tersingkir ke pinggir.”

Asep lantas menceritakan kehidupannya di Rancacili. Pria yang sehari-hari menjual jasa servis alat elektronik itu mengakui bahwa pasca digusur, kondisi ekonominya jadi lebih sulit. Ia harus memulai usaha ekonominya dari awal dan tidak selaris ketika ia bersama 168 kepala keluarga lainnya tinggal di Jalan Karawang.

Kesaksian Asep kembali ditegaskan Rifki Zulfikar. “Betapa warga yang sudah direlokasi ke Rancacili, kehidupannya juga tidak lebih baik, bahkan menghadapi masalah-masalah baru. Pendapatan dari kegiatan usahanya jadi menurun,” ujarnya.

“Pertumbuhan ekonomi sedang digenjot besar-besaran. Mereka (pemerintah) sudah membagi Indonesia jadi koridor-koridor ekonomi. Bandung ini jadi kota jasa,” lanjut pria yang akrab disapa Rizul itu.

Kemudian Rifzul mengingatkan pada audiens agar jeli melihat hukum yang ada. “Pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk merampas tanah warga. Itu artinya hukum yang ada tidak lepas dari kepentingan politik penguasa,” tutup Rifzul.

Kesamaan pola antara kasus Jalan Karawang dan Tamansari disampaikan oleh Frans Ari Prasetyo. “Dulu pemkot bilang bahwa di Jalan Karawang akan dibangun rusunami percontohan. Kemarin, kasus Tamansari, pemkot juga bilang kalo di sini (di Tamansari) mau dibangun percontohan proyek rumah deret. Padahal intinya pemkot lagi membuka ruang untuk investor dengan konsekuensi menyingkirkan warga setempat,” ujarnya.

Pria yang berprofesi sebagai peneliti itu mengatakan bahwa pemkot sering serampangan dalam menjalankan kebijakan. Seharusnya, lanjut Frans, pemkot bisa membedakan mana kumuh dan mana ilegal.

“Pemkot juga gak punya standar kumuh yang jelas. Selama ini mereka mengacu ke standar yang dikeluarkan kementerian di pusat. Apakah standar mereka itu bisa dijamin berlaku (cocok, red.) di semua tempat di Indonesia?” ragu Frans.

Frans pun menyoroti pemerintah yang gagal memahami perbedaan antara perumahan rakyat dan perumahan publik. Ia mengungkapkan, penyediaan perumahan rakyat bisa menggunakan biaya dari depelover. Tapi perumahan publik, harus dibiayai oleh negara. Jadi jika swasta terlibat dalam pendanaan proyek, artinya proyek itu memang untuk dibisniskan, bukan untuk menyediakan pemukiman yang layak bagi rakyat miskin.

Setelah Frans, pengamat agraria Yoga Zara mengamati dan menyampaikan dua hal. Pertama, bahwa sekalipun kalah di jalur hukum, warga yang bertahan dan menolak digusur layak mendapat apresiasi.

Memparafrase tulisan sastrawan terkenal Pramoedya Ananta Toer, Yoga mengatakan, “Walaupun kita kalah, kita telah melawan. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”

Menurutnya, itu perlu ia sampaikan agar rakyat gusuran tidak terilusi ganti rugi dan relokasi yang biasa ditawarkan pemerintah. Apa yang kini dialami warga gusuran di Rancacili, jadi bukti bahwa tidak ada jaminan hidup yang lebih bagi warga yang mau direlokasi, selain bertahan di tanah yang telah lama warga garap.

Di samping mengapresiasi warga yang bertahan, Yoga juga mengapresiasi film yang sebelumnya telah ditonton bersama. Menurutnya, Halo-Halo Bandung merupakan tindakan merebut legitimasi yang selama ini ada di tangan penguasa.

“Selama ini kan pemkot seenaknya melabeli pemukiman A sebagai kumuh, pemukiman B sebagai ilegal. Mereka juga mengiming-imingi hidup di tempat relokasi itu lebih enak. Label dan janji itu jadi pembenaran bagi pemkot untuk menggusur warga. Nah, film ini jadi medium untuk melawan dan menggugat bahkan merebut legitimasi tersebut,” ujar Yoga.

Diskusi yang selesai jam 23.50 itu ditutup dengan pernyataan Hamzah Sahuleka. Pada pokoknya, pernyataan Jubir ARAP itu senada dengan yang dikatakan Teh Eva, sapaan sehari-hari Eva Eriani, sebelum Frans bicara. Mereka mengajak rakyat Bandung berkonsolidasi dan bersatu melawan kapitalisasi yang tengah dilapangkan jalannya oleh pemerintah.**