Berebut Lahan (Kota) dan Kepastian Tenurial (Bagian II, Selesai)

1
259
Poster perlawanan warga RW 02 Dago Elos, Kota Bandung.
Frans Ari Prasetyo*

 

Pengosongan Lahan, Cerita Singkat

Pertarungan tanpa henti untuk memperebutkan kuasa atas lahan, menjadi hal yang sangat nyata terjadi di wilayah perkotaan. Kepastian tenurial yang rendah, bahkan terkadang tidak ada peluang sama sekali, menjadikan warga rentan perkotaan yang mayoritas berada dalam arena kampung-kampung kota yang distigmatisasi, tidak teregistrasi secara administrasi hak properti dan sosial-ekonominya—kecuali saat pesta politik elektoral akan berlangsung, warga rentan perkotaan mendadak teregistrasi kependudukannya, tapi pasca itu warga akan kembali mengalami stigma buruk dalam frame modernitas pembangunan.

Pengosongan lahan-lahan perkotaan yang notabene menjadi arena hidup warga rentan ini semakin masif terjadi dilakukan pemerintah maupun swasta. Belajar dari Bandung, pengalaman atau kejadian yang menimpa warga rentan ini berlangsung dalam beragam variasi, operasi, dan pola-pola kerja pengosongan lahan (kota), termasuk rencana-rencana dibaliknya menjadi contoh penting untuk dibaca. Pengalaman kejadian yang sudah dan akan terjadi dari warga Kampung Kolase, Kampung Kebon Jeruk (Jalan Stasiun Barat), Kampung Taman Sari, dan Kampung Dago Elos, dapat menjadi rujukan lapangan yang konkret. Dari sana kita dapat melihat bagaimana perebutan lahan perkotaan, kerentanan warga kampung kota, dan kepastian tenurialnya.

Pertama, kejadian pengosongan lahan melalui penggusuran yang menimpa warga Kampung Babakan Siliwangi atau yang kemudian dikenal sebagai Kampung Kolase. Tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota Bandung bersama Dirjen Sumberdaya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum melakukan program penataan wilayah Sungai Cikapundung yang kemudian diejawantahkan dalam program pembangunan fasilitas umum, taman kota bernama Teras Cikapundung—yang secara politik ruang, dibuat untuk menunjukkan estetika kota modern yang diusung oleh pemimpin kotanya.

Memberikan stigma sebagai warga ilegal, hunian kumuh, dan alasan berada di wilayah sempadan sungai, menjadi alasan pemerintah kota untuk ikut serta melakukan pendisiplinan ini. Warga yang telah menempati lahan ini sejak awal 1970-an merasa ada hak karena membayar pajak tanah kepada pemerintah hingga saat ini. Jadi tidak bisa dikatakan tidak memiliki properti lahan sama sekali. Warga juga memiliki identitas resmi dan memiliki hak politik dalam pemilu yang teregistrasi, jadi bukan warga ilegal.

Akhirnya terdapat 39 KK yang digusur secara paksa untuk dipindahkan ke Rusunawa Sadang Serang yang berjarak 4 kilometer dari tempat semula dengan cara menyewa tanpa ganti rugi hak properti yang mereka miliki sebelumnya tanpa sewa. Namun ada 5 KK yang menolak karena mereka merasa, hak properti mereka lebih besar dari sekedar menerima rusunawa. Mereka punya rumah permanen dengan kualitas sangat baik dan sangat layak, walau tidak dipungkiri terdapat juga hunian warga yang dinilai kurang layak, tapi dapat direvitalisasi tanpa harus dipindahkan.

Di sisi lain, terdapat lahan lainnya yang bertetangga dan sehamparan dengan Kampung Kolase ini yang bersertifikat. Pertanyaannya, kenapa kampung itu bisa bersertifikat sedangkan kampung kolase tidak? Selain itu, jika ditelisik lebih jauh, masih satu hamparan dengan Kampung Kolase, terdapat lahan yang sudah dibeli swasta untuk dibangun properti yang serupa dengan sekelilingnya, yaitu apartemen/hotel. Namun karena tidak memiliki akses jalan, dan untuk membeli akses ini melalui jual-beli lahan terbilang sangat mahal, maka dipilih jalan penghilangan Kampung Kolase atas nama pembangunan fasilitas umum, Taman Teras Cikapundung. Jadi karena lanskapnya sudah terbentuk, seolah pemerintah memberikan akses jalan gratis kepada swasta dengan kemasan infrastruktur publik. Di sini terlihat jelas bagaimana warga kampung kota tidak memiliki hak atas lahan, kemampuan tenurial yang rendah dan juga bagaimana pemerintah lebih menguntungkan pihak pemodal/swasta. Akhirnya kampung ini hanya tinggal nama.

Kedua, pengosongan lahan secara paksa dengan kekerasan aparat yang menimpa warga Kebon Jeruk di Jalan Stasiun Barat tahun 2016 lalu. Klaim PT KAI yang berposisi sebagai pihak swasta walaupun perusahaan negara, memilih mengambil lahan seluas 1640 m2 untuk kepentingannya dengan menghilangkan 30 petak kios usaha, 32 rumah tinggal yang menaungi 53 KK yang sudah tinggal di area tersebut sejak tahun 1960an, yang hingga saat ini resmi tercatat sebagai warga tempatan, warga Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, yang juga mencerminkan lokasi lahan (tinggal) yang mereka tempati.

Warga kemudian dipindahkan ke Rusunawa Rancacili yang berjarak sekitar 30 kilometer dari tempat semula yang nyatanya juga tidak layak huni. Selain itu, terlihat janggal dari kejadian ini jika melihat status lahan yang diperebutkan. Terkait administrasi lahan, misalnya. Klaim PT KAI, lahan ini berada di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo. Nyatanya, berdasarkan identitas warga resmi yang tinggal di sana, area ini berada di Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir.

Namun, lagi-lagi pemerintah berdiri dengan dalih penyediaan lahan untuk kepentingan umum, transportasi publik seperti yang termaktub dalam PP  No. 56/200 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perpres No. 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Bandung-Jakarta, yang jelas dibangun untuk kepentingan akumulasi modal dan kepentingan lainnya, di luar ini hanya sekedar persoalan lahan. Warga akhirnya mengajukan tuntutan kepada negara atas tindakan represif dan penghilangan hak atas lahan ini ke pengadilan dan memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A pada tahun  2017. Warga kembali membangun huniannya secara bertahap karena kemampuan finansial yang terbatas.

Ini menjadi cerita sukses dari upaya warga mempertahankan haknya melalui proses hukum, walaupun tidak menjamin kepastian tenurial hak warga atas lahan tersebut. Minimal warga sudah bisa kembali menempati lahan tersebut dan kembali melakukan aktivitasnya walau harus membangunnya lagi secara mandiri. Bukan tidak mungkin warga rentan ini akan mengalami “perampasan lahan” dengan penggusuran untuk kedua kalinya sepanjang kepastian tenurial warga belum terpenuhi.

Ketiga, terkait upaya pengosongan lahan di Kampung Taman Sari yang berada di samping jalan layang Pasopati dan Balubur Townsquare (Baltos) seluas 8000 m2. Selintas dapat dibayangkan apa yang terjadi? Ini merupakan area yang bernilai ekonomi dan komersial tinggi, yang harga pasarnya berkali lipat dari nilai NJOP-nya. Apalagi jika kemudian dipersandingkan dengan hunian warga yang dikategorikan sebagai warga rentan dan juga stigma sebagai perkampungan kumuh yang berbanding terbalik secara ekonomi dengan infrastruktur di sampingnya (mall).

Maka melalui skema relokasi dengan rencana akan dibangunkan pemukiman layak huni yang harus menyewa dengan ketentuan gratis selama 5 tahun untuk sekitar 160 KK (versi pemerintah)—nyatanya terdapat 197 KK, sisanya entah akan dibawa ke mana. Warga yang dianggap kumuh ini apakah semuanya memiliki kondisi hunian yang kumuh? Apa kriterianya? Karena kota Bandung belum pernah punya peraturan daerah yang menjabarkan terkait preferensi, variabel, dan tindakan, yang digunakan terkait persoalan kekumuhan ini. Jika pun ada, menggunakan identifikasi yang dikeluarkan oleh Kementrian PUPR melalui identifikasi kerja Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP), maka bukan penggusuran atau pengosongan lahan sebagai penyelesaian satu-satunya. Melihat ini, revitalisasi dengan membangun bertahap tanpa harus relokasi apalagi menggusur dirasa lebih elok, kecuali ada kepentingan lain atas lahan ini yang warga rentan kota tidak bisa memilikinya.

Warga rencananya akan direlokasi ke Rusunawa Rancacili, berjarak 30 kilometer dari tempat semula tanpa tahu bagaimana skema penempatan, perpindahan sekolah hingga perhitungan ongkos ekstra yang harus disediakan, hingga bagaimana terkait pekerjaan warga yang mayoritas berada dalam sektor informal di daerah tempatan awal. Ini belum termasuk soal harga penggantian yang wajar sesuai aturan atas hunian warga yang akan dirubuhkan. Lalu, terkait kepastian warga yang direlokasi sementara ke rusunawa, kepastian mendapatkan huniannya kembali di daerah Tamansar ini yang akan dibangun rumah deret, di samping kepastian rumah deret ini akan benar-benar dibangun dan layak huni dari segi struktur serta tidak lagi dianggap kumuh dalam logika ekonomi dan arsitektural.

Dalam imajinasi warga, rumah deret itu rumah yang berderet rapi dengan desain yang serupa dengan ketinggian maksimal 3 lantai, bukan rumah susun yang berlantai tinggi. Nyatanya rumah deret ini terdiri dari dua blok. Blok pertama terdiri dari 6 lantai yang diperuntukkan bagi 160 KK tadi, lalu blok kedua terdiri dari 10 lantai yang akan menampung untuk sekitar 300an KK. Permasalahannya, blok kedua ini untuk apa dan siapa? Jangan-jangan pengosongan lahan warga Tamansari ini hanya untuk menguasai lahannya saja, persoalan peruntukannya terserah buat apa tapi dengan kemasan “untuk warga kembali” lalu menyediakan blok yang lainnya itu sudah menunjukkan tujuan lain yang tidak hanya untuk warga semata.

Jika pun ada dalam Bandung Planning Gallery, tapi semua rencana ini tidak ada dalam RTRW Bandung 2011-2031 dan RPJMD 2013-2018. Walau tidak secara langsung ada dalam RDTR 2015-2035 yang menunjukkan langsung lokasi Tamansari yang diproyeksikan untuk zona perubahan pemukiman, hanya sebagai bagian dari zona sempadan sungai. Satu-satunya rencana kota yang menunjukkan perubahan Tamansari terkait pemukiman tercantum dalam RIPP Kota 2011. Jika melihat ini, ketertiban administrasi melalui skema perencanaan pun ternyata masih belum ajek lalu bagaimana skema ini mendapatkan kepastian pengerjaan, terlebih jika di kemudian hari mengalami pergantian politik kekuasaan kota?

Seharusnya jika Bandung punya Bandung Planning Gallery, maka jika ada perubahan tata ruang termasuk guna lahan harusnya masuk Musrembang, kalau warga tidak tahu berarti prosesnya tidak melibatkan warga apalagi klaim partisipatori dan pengosongan lahan ini tidak bisa berlaku. Partispatori macam apa jika klaim diundang untuk buka puasa lalu diklaim dalam framing sosialisasi yang berbunyi “kalian mau digusur”. Jangankan kepastian tenurial warga, kepastian rumah deret ini dibangun dan kepastian warga untuk mendapatkannya, termasuk skema peralihannya, masih belum sepenuhnya jelas.

Di samping itu, kepastian anggaran dan kebijakan yang melatarbelakangi pengosongan lahan ini termasuk transparansinya ketika proses perencanaan, pembuatan, relokasi, hingga kepastian warga dikembalikan, mesti dipertanyakan ulang untuk ketertiban anggaran dan birokrasi pemerintahan sendiri. Misalnya, ternyata penyiapan dokumen amdal sebagai prasyarat pembangunan belum tersedia dan lelang untuk penunjukan pihak ketiga untuk pembangunan didapatkan oleh kontraktor yang sebelumnya telah memiliki track record yang buruk dalam konstruksi. Jadi, bagaimana menjamin rumah deret ini bisa baik secara konstruksi dan anggaran serta dapat suistainable. Sebelum itu, pemerintah kota juga harus bisa menunjukkan bahwa lahan ini adalah miliknya sebelum melakukan pengosongan dan pembangunan rumah deret. Mungkin jika ada yang disebut dengan partisipatori otoriter, maka warga kampung Tamansari sedang mengalaminya.

Di sisi lain warga telah berada di area ini sejak tahun 1950-an dan terus berupaya untuk melakukan legalitas lahan yang tidak kunjung disetujui oleh negara melalui BPN hingga sekarang. Nyatanya sampai sekarang BPN tidak pernah memberitahukan ini lahan siapa, karena dalam petanya masih sebagai lahan tidak terdaftar, lalu bagaimana pemerintah kota bisa klaim ini sebagai lahan pemkot? Lalu, pengosongan lahan ini untuk apa? Terlalu naif jika hanya dilihat sebagai penyediaan warga atas hunian layak huni versi pemerintah. Namun nyatanya warga bersepakat menolak untuk direlokasi dan ingin tetap bertahan di kampung kota ini, karena dianggap tidak adil, tidak malah membuat warga lebih baik secara ekonomi dan hunian, termasuk iming-iming pasca pembangunan rumah deret ini. Demokratisasi, pilihan politik dan gerakan sosial dalam tingkat mikro telah berkembang di level warga sembari berupaya untuk tetap mendapatkan kepastian tenurial atas lahan ini untuk kejelasannya di masa depan.

Keempat, contoh yang terjadi kepada warga Kampung Dago Elos yang menghadapi kemungkinan pengosongan lahan bahkan perampasan lahan akibat tuntutan sengketa lahan dalam persidangan sebelumnya dengan status lahan Eigendom Verponding (sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda). Sengketa ini dimulai ketika ada pengakuan dari keturunan pemilik lahan seluas 6,9 ha ini sejak era kolonial yang kondisinya sekarang ini telah dihuni oleh sekitar 300 KK dan terdapat aset pemerintah kota berupa terminal/pasar. Bukti kepemilikan yang diklaim berupa Eigendom Verponding tersebut dinyatakan berlaku sehingga warga kalah dalam persidangan dan ada kemungkinan terusir dari lahannya walau akhirnya ada upaya banding dengan harus menyertakan biaya banding yang bernilai tidak sedikit, sekitar 290 juta rupiah dan harus terkumpul dalam jangka waktu kurang dari seminggu karena tenggat banding, yang kalau telat mendaftar maka warga akan dianggap setuju dengan putusan sebelumnya dan harus segera mengosongkan lahan secara sukarela atau digusur paksa. Uang banding tersebut diperoleh atas usaha kebajikan lokal dalam narasi kewargaan dan politik demokratisasi yang berkembang untuk mempertahankan haknya tanpa bantuan pemerintah sama sekali, padahal biaya ini untuk diberikan kepada negara. Hal ini yang layak disebut sebagai demokrasi partisipatori langsung untuk berupaya membangun kemufakatan dalam upaya mempertahankan atau membuat lingkungan hidup lebih baik ke depannya.

Dapat dibayangkan, warga kampung kota yang rentan akan kepastian tenurial ini kemudian harus menyediakan dana sekian besar hanya untuk melakukan banding. Padahal mereka dalam kondisi rentan secara ekonomi dan pemukiman layak. Sangat wajar jika area ini pun diperebutkan, jika menilik sebagai area strategis dan bernilai ekonomi sangat dan paling tinggi dibandingkan ketiga contoh sebelumnya dan warga rentan ini yang paling mudah untuk disingkirkan. Hanya saja dalam kasus ini, polanya menggunakan sesama warga lainnya dengan klaim administrasi yang lebih baik. Walau tidak bisa naif, perebutan lahan ini juga melibatkan pemerintah dan sektor swasta.

Negara pun abai untuk melindungi warga dalam hal ini. Warga dibiarkan berjuang mandiri hanya untuk mendapatkan pilihan keadilan melalui jalur pengadilan negara di tingkat yang lebih tinggi. Ini belum mencakup bagaimana negara juga tidak peduli terhadap kepastian kepemilikan lahan bagi warga yang sudah tinggal di lokasi tersebut sejak era kolonial hingga sekarang ini, walaupun upaya registrasi terus diupayakan, buktinya pemerintah kota mampu meregistrasi sebagian area ini menjadi aset kota, menjadi terminal. Kenapa warga tidak bisa, bahkan terancam diusir?

Jika merujuk kepada UUPA No. 5 Tahun 1960, Eigendom Verponding tersebut sudah tidak berlaku lagi karena pemegangnya tidak pernah mengklaim lahan tersebut ke BPN. Lalu, bagaimana pemerintah kota juga bisa memiliki aset di lahan itu jika pemilik mengklaim bahwa lahan ini sifatnya personal.

Jika melihat kondisi sekarang ini, Dago telah menjadi gambaran kota yang elit, mahal dan representasi gaya hidup modern yang juga tidak bisa dipungkiri sebagai warisan kolonial, sehingga permintaan (lahan) terus bertambah. Maka, tidak heran jika perubahan lanskap Dago menjadi lebih komersial dan bernilai ekonomi tinggi terus diproduksi, dan pengetatan aturan melalui Perda KBU (Kawasan Bandung Utara) hanya menjadi regulasi macan kertas. Risikonya, kampung-kampung kota tempat bermukimnya warga dengan kerentanan ekonomi, spasial, dan tenurial, akan menjadi sasaran perampasan lahan, seperti yang dialami warga Dago Elos ini.

Hal ini sangat wajar jika melihat lanskap arena ini sekarang yang terdapat area komersial berupa hotel/apartemen yang statusnya juga bermasalah. Dimulai dari tidak adanya izin pembangunan. Selain itu pelanggaran izin yang terjadi ketika pemaksaan bangunan ini didirikan, seperti amdal yang dirasa banyak kejanggalan dan ketentuan-ketentuan ukuran terkait pendirian bangunan skala besar dan komersial, seperti ukuran KDB, KLB hingga penyediaan ruang terbuka hijau. Selain juga telah menyebabkan rusaknya ekosistem KBU yang menyebabkan banjir dan longsor yang nyata, menyebabkan juga kerentanan ekologis, hidrologis, dan rapuhnya resilience bagi kehidupan warga.

Maka akan sangat wajar jika kemudian terdapat spekulasi bahwa upaya perampasan lahan ini diinisiasi oleh pihak yang menginginkan lahan tersebut untuk kepentingan komersial. Caranya, mencoba merebutnya dari warga secara halus melalui peran personal sesama warga untuk dibenturkan secara administratif dalam meja pengadilan. Kebutuhan lahan dari pihak pengembang sangat beralasan jika memang lahan ini diperuntukkan sebagai RTH demi memuluskan perizinan yang ditempuhnya, atau membayar pelanggaran yang telah dilakukan dalam pembangunan ini secara teknis.

Jika pihak yang mengklaim pewaris pemilik lahan ini menang di pengadilan banding dan warga harus bahkan dipaksa pindah, bisa saja dengan kekerasan untuk mengosongkan lahan tanpa penggantian, maka akan dengan mudahnya lahan ini kemudian berpindah tangan ke pihak pengembang tadi melalui skema peralihan modal dan transaksi politik yang besar, yang tentu saja linear dengan otoritas kekuasaan dan aparat yang melegitimasinya tanpa harus bekerja keras menghadapi perlawanan warga. Namun nyatanya warga bersedia banding bahkan menolak untuk mengosongkan lahan. Di sini kita semua bisa melihat, memeriksa dan membaca kenapa tak elok menggusur Dago Elos dan kepastian tenurial bagi warga yang harus segera disediakan oleh negara.

Ini semua hanya sebagai contoh kecil, bagaimana maladministrasi, registrasi, dan distribusi lahan yang tidak benar dan tidak adil. Hal ini terjadi karena negara abai dan lalai dalam memberikan perlindungan lahan berupa keakuratan pendataan yang baik dan benar yang berdampak kepada kerentanan spasial dan kepastian tenurial, terutama bagi warga rentan yang kemudian dijadikan celah untuk melakukan upaya-upaya perampasan lahan yang tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga masif di area-area pertanian pedesaan dan juga area hutan. Konflik perebutan lahan yang terus menerus diproduksi, entah sampai kapan ini terus akan berlangsung. Menjadi renungan, tugas dan aksi kita semua untuk menghentikan konflik ini secara yuridis, substansial, dan berkeadilan.

Selamat berdiskusi.

Salam.


*) Penulis adalah seorang peneliti mandiri. Bisa dihubungi melalui fransariprasetyo@gmail.com

**) Tulisan di atas dibuat sebagai pengantar diskusi dalam acara “Pra Konferensi Tenurial 2017; Relaunching Karya Pusaka Agraria” di gedung Pasca Sarjana, FISIP, Unpad, Bandung, 17 Oktober 2017.

1 COMMENT

  1. […] Sampai saat ini, warga kota berniat merencanakan masa depan yang berkelanjutan dan efisien dari kota yang ekologis serta ramah HAM. Kota yang berada di atas pengertian hierarki dan mencerminkan rasa kesetaraan sosial. Satu langkah ke depan untuk memadukan kerja ini dengan mengadopsi hak atas kota sebagai slogan operasional maupun sebagai ideal politik. Setelah semua itu, kota akan memberikan haknya kepada semua warga tanpa dikecualikan oleh orang atau kekuasaan yang merampas hak-hak tersebut. Maka, soal hak atas lahan kota harus kita upayakan dan kita rebut dari penguasaan yang tidak berkeadilan secara (politik) sosial-keruangan. (Bersambung) […]

Comments are closed.