Perubahan Penguasaan Tanah di Atas Lahan Pendudukan Pasca Reformasi (Studi kasus Tanah Cieceng, Desa Sindangasih Tasikmalaya)

0
885

Author: Tri Agung Sujiwo

Pola penguasaan tanah di Indonesia pasca reformasi tidak bisa dilepaskan dari persoalan agraria yang diwariskan oleh Orde Baru. Kebijakan pertanahan Orde Baru yang lebih menomorsatukan pengusaha dan penguasa pada akhirnya hanya menyingkirkan petani kecil dari lahan garapannya. Besarnya konfik dan sengketa agraria pada masa Orde Baru pada akhirnya memicu sejumlah gerakan perlawanan dalam bentuk aksi protes dan aksi pendudukan tanah (Bachriadi, 2009; Fauzi and Zakaria, 2002). Kejatuhan rezim dan hilangnya kontrol negara di wilayah pedesaan membuat sejumlah organisasi tani dan mereka yang kehilangan tanahnya segera merespon perubahan politik tersebut secara terbuka dalam bentuk aksi-aksi pendudukan lahan (Bachriadi and Lucas, 2000; Bachriadi, 2010;Wahyudi, 2005, 1999; Mustain, 2008).

Perubahan politik ke arah sistem politik yang lebih demokratik juga membawa persoalan baru bagi organisasi tani. Mereka harus kembali memikirkan ulang sejumlah strategi dan metode gerakan untuk menghadapi rejim saat ini. Ketidaksiapan untuk merespon perubahan situasi dan politik dalam menghadapi karakter rejim neo liberal dengan gagasan reforma agrarian pro-pasarnya, membuat sejumlah organisasi tani terlihat tidak mampu menandingi gagasan tersebut bahkan ironisnya, menerima gagasan reforma agraria pro-pasar tersebut.

Latar belakang di atas menjadi dasar penelitian ini untuk melihat pola penguasaan lahan dan perubahan ekonomi pasca aksi pendudukan. Wilayah yang di pilih adalah Dusun Cieceng, Desa Sindangasih Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Di wilayah tersebut pada periode 1998 – 2003 sekitar 800 orang menduduki 600 hektar lahan perkebunan yang dikuasai oleh PTPN VIII Bagjanegara (Mismuri, 2002). Di atas lahan pendudukan tersebut kemudian organisasi petani mendorong anggotanya untuk masuk dan menjadikan wilayah hunian baru melakukan sejumlah upaya penataaan ekonomi pasca redistribusi.

Tulisan ini hendak melihat perubahan penguasaan tanah yang terjadi setelah organisasi tani melakukan redistribusi lahan secara mandiri. Bagaimana pola penguasaan lahan diatur, dan bagaimana perkembangannya kemudian. Jika bisa dipahami alasan-alasan dan latar belakang tersebut, maka secara empirik faktor-faktor apa saja yang seharusnya dijadikan perhatian untuk memperkuat suatu upaya yang menjadi bagian dari program land reform, dari mana pun inisiatif itu berasal.

Baca selengkapnya di >> Working Paper – ARC NO. 1/2012