Ketika masa pertanian feodal telah tergantikan dengan pertanian industri di Rusia, kapitalisme hadir sebagai suatu struktur yang mendeterminasi subjek/agen dalam struktur itu sendiri. Adalah Lenin dan Karl Kautsky yang mencoba mengupas tuntas gejala sosial-ekopol seperti apa yang saat itu dihadapi Rusia. Mereka sampai pada kesimpulan ‘kapitalisme telah merangsak ke pedesaan’. Tentunya analisis mereka berdua ditopang oleh berjubel data yang dapat dibuktikan kesahihannya.

Kautsky menaruh perhatian pada perkembangan kapitalisme di pedasaan dan gagasannya dituliskan dalam bukunya The Agrarian Question. Ia menyoroti pemilik tanah kecil yang tidak mengalami proses penghapusan secara cepat, sementara konsentrasi kepemilikan tanah besar berjalan lamban. Kapitalisme hadir di pedesaan lewat jalan pertanian sebagai respon atas perkembangan industri di kota, khususnya derasnya penetrasi industri kota pada kerajinan-kerajinan tangan di pedesaan. Kemunculan kapitalisme pedesaan diperkuat dengan beralihnya produksi subsistensi ke produksi komoditas; pembayaran melaui barang digantikan karena uang saat itu telah jadi nilai tunai dan tukar yang baru; dan penggantian tenaga keluarga menjadi tenaga sewa.

Hal serupa rasanya tidak beda jauh dengan kapitalisme pedesaan di Indonesia sendiri. Salah satunya dicirikan dengan hadirnya alih fungsi lahan pertanian. Imbasnya, pertanian lokal tidak mampu menyediakan kebutuhan pangan di Indonesia. Pada tahun 2010 dengan penduduk Indonesia 237 juta jiwa, luas lahan pertanian rakyat hanya 23,3 juta hektar (sensus tahun 2013), berarti rata-rata penguasaan tanah rumah pertaniannya sebesar 0,89 hektar. Jumlah pertanian rakyat ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumah tanah yang sudah dialokasikan atau digunakan untuk kegiatan pertanian besar dan industri ekstraksif yang kuasai oleh korporasi, yang kurang lebih jumlahnya saat ini 60% dari luas seluruh daratan di Indonesia.

Pola penguasaan tanah yang tidak berpihak pada rakyat ini bermula dari Orde Baru (Orba). Orba telah mewariskan masalah agraria yang pelik dan memaksa rakyat Indonesia untuk menerimanya dengan legowo. Kebijakan pertanian saat itu memang dialokasikan untuk para pengusaha. Siapa saja yang memiliki modal maka ia berhak menguasai lahan tani. Tapi bagi rakyat miskin, terpaksa ia harus terpinggirkan, walaupun di kampung halamannya sendiri.

Baca lebih lanjut tulisan Yuris Fahman, alumni Critical Agrarian Studies of Indonesia (CASI) dan salah satu peneliti Agrarian Resources Center (ARC), di pranala berikut:

Yuris Fahman, “Kapitalisme: Semacam Bencana Finansial Internasional hingga Pedesaan”, lsfcogito.org, 22 Juni 2018.