Siapa Pemilik Tanah?

0
274
©Antara

Akar-akar Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM pada Pertambangan Besar di Indonesia

Kekerasan dan pelanggaran HAM di Timika, Papua, dan Bima, Nusa Tenggara Barat, tidak lepas dari akibat kehadiran dua perusahaan tambang raksasa yang merampas tanah rakyat setempat. Eksploitasi dan eksplorasi PT Freeport di atas lahan seluas 2,6 juta hektar membuat Suku Amungme dan Kamoro di Timika kehilangan hutan dan tanah adat yang mereka sakralkan. Warga Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, harus berhadapan dengan kekerasan polisi, hingga akhirnya tiga orang warga tewas ditembak, saat memprotes Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Bima kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), dengan konsesi lahan pertambangan seluas 24.900 hektar

Kasus-kasus tersebut merupakan dua dari sekian banyak contoh konflik agraria akibat usaha pertambangan yang disertai kekerasan dan pelanggaran HAM. Database konflik agraria Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan, dari tahun 1970-2001 terjadi 1.753 konflik agraria, yang 59 kasus di antaranya adalah konflik agraria akibat aktivitas pertambangan. Dari kenyataan itu, Dianto Bachriadi, peneliti ARC, berusaha membedah akar-akar penyebab konflik dan melihat adanya tiga lapisan konflik. Bagaimana akar penyebab konflik dan apa saja lapisan-lapisan konflik tersebut?

Unduh dan baca lebih lanjut kertas kerja Dianto Bachriadi,
“Siapa Pemilik Tanah? Akar-akar Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM pada Pertambangan Besar di Indonesia”.

WP 14KAPPOBI2017 Siapa Pemilik Tanah – D Bachriadi

*) Semula tulisan ini merupakan bahan bacaan untuk Dialog Kebijakan “Pertambangan dan Pembangunan Daerah”, yang diselenggarakan Yayasan Tanah Merdeka di Palu, 19 Desember 2013. Versi awal tulisan ini pun pernah disampaikan di GeoSeminar yang diselenggarakan Pusat Survei Geologi, Badan Geologi Kementrian ESDM, di Museum Geologi Bandung, 10 Februari 2012. Versi yang sedikit berbeda juga pernah disampaikan dalam Milangkala LPIK XXI, “Bincang Fenomena Terkini di Negeri Kita: Represi, Konflik Agraria, dan Aksi Bela Islam 212”, di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 16-17 Mei 2018.