Pencaplokan Lahan Masyarakat untuk “Pabrik Listrik”

0
624
Proses pembangunan PLTU Batang. ©www.djppr.kemenkeu.go.id

Studi Kasus Skema PPP di Proyek PLTU Batang

Dalam tulisan ini, penulis mengambil kasus mega proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk menggambarkan peran negara dalam komodifikasi energi (sumberdaya listrik). Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi (bukan peningkatan kesejahteraan rakyat) adalah latar belakang utama kenapa negara memberi kesempatan pada pihak swasta untuk mengkomodifikasi sumberdaya listrik. Darinya, akan tampak bahwa negara seperti sebuah entitas yang memberi prioritas pada kepentingan modal dan mensubordinasikan fungsi pentingnya sebagai penyedia layanan publik.

Pencaplokan tanah (land grabbing) dan privatisasi aset-aset publik (seperti tanah dan energi) jadi fenomena yang tidak terhindarkan dari proyek yang membutuhkan lahan 226 hektar ini. Pembangunan dan pemeliharaan tenaga listrik yang dihasilkan PLTU Batang diserahkan pada pihak swasta, sebuah konsorsium yang terdiri dari tiga perusahaan transnasional. Kenyataan itu sejalan dengan konsep efisiensi melalui optimalisasi sumberdaya yang dialirkan untuk sektor industri dalam rangka memuluskan kegiatan ekonomi pasar bebas.

Melalui penerbitan sejumlah peraturan pemulus proses persiapan dan pembangunan mega proyek PLTU Batang, negara menjadi agen penjamin kelancaran akumulasi modal dan tercegahnya dampak-dampak politik yang dapat menghambat kepentingan kelompok-kelompok dominan. Dari tulisan ini, kita juga akan melihat dampak yang dialami rakyat yang hidup di sekitar proyek.

Silakan unduh dan baca lebih lanjut kertas kerja Hilma Safitri, “Pencaplokan Lahan Masyarakat untuk ‘Pabrik Listrik’, Studi Kasus Skema PPP di Proyek PLTU Batang”.

WP 13-KAPPOB-I-2017 PLTU – H Safitri

*) Tulisan ini merupakan versi bahasa Indonesia dari makalah berjudul “MP3EI and Politics of Energy and Power: a Case of Central Java Power Plant (CJPP) Project”. Makalah itu disampaikan dalam seminar “Rethinking History, Politics and (Human) Rights in Indonesia” di Kyoto University, Jepang, 30 November 2013. Makalah yang kurang lebih sama, hanya diberi judul berbeda, juga dipresentasikan dalam satu Konferensi Akademik Internasional bertema “Land Grabbing, COnflict and Agrarian-Enviromental Transformation: Perspectives from East and Southeast Asia” di Chiang Mai University, Thailand, 5-6 Juni 2015. Makalah ini pun sempat dipublikasi sebagai LDPI Conference Paper No. 56 dengan judul “Commodization of Energy: A Case of PPP Scheme Implementation in Central Java Power Plant/CJPP Project”.