Struktur Agraria dan Dinamika Gerakan Sosial Pedesaan di Karawang

0
1688

Author: Erwin Suryana

Masalah agraria di Indonesia saat ini dihadapkan setidaknya pada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria akibat dari pencaplokan-pancaplokan tanah (land grabbing) oleh korporasi maupun pemerintah yang pada giliranya memperparah ketimpangan penguasaan tanah. Dalam hal ketimpangan penguasaan tanah paling tidak dapat ditemukan dua jenis ketimpangan, yakni: (1) Ketimpangan antara penyediaan dan penggunaan lahan untuk kegiatan ekstraktif dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan lahan bagi aktifitas pertanian kecil (pertanian rakyat); (2) Ketimpangan distribusi tanah di antara kelompok-kelompok petani itu sendiri (Bachriadi dan Wiradi, 2011: 12-18).

Di banyak tempat, konflik dan ketimpangan penguasaan tanah kemudian memunculkan aksi-aksi pendudukan dan perebutan kembali tanah. Aksi-aksi tersebut telah muncul dan berkembang bahkan sejak masa orde baru dan berlanjut hingga sekarang. Pasca reformasi 1998, pertumbuhan gerakan sosial pedesaan telah mempengaruhi politik kebijakan nasional di Indonesia dengan mendorong lahirnya Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Selain situasi dan kondisi politik nasional yang lebih terbuka di era pasca reformasi, munculnya beberapa organisasi tani dari tingkat lokal hingga ke tingkat nasional sejak masa akhir rezim orde baru juga turut mendorong percepatan membesarnya isu reforma agraria itu sendiri. Jika diperiksa secara mendalam, tumbuhnya organisasi-organisasi gerakan petani di Indonesia sejak masa pertengahan rezim orde baru tidak terlepas dari advokasi terhadap sengketa-sengketa pertanahan dan kekayaan alam di tingkat lokal.

Agar dapat menjelaskan konflik di daerah pertanian dataran rendah dibutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur agraria serta perubahan pengerahan tenaga kerja pertanian yang berlangsung pada masyarakat pedesaan. Pemahaman ini sangat penting diperbandingkan dengan strategi advokasi dan gerakan menuntut hak atas tanah yang berkembang saat ini dan mengapa komunitas-komunitas petani marjinal di dataran rendah tidak terorganisir dengan baik dalam rangka mendorong reforma agraria. Patut diduga konflik dalam produksi pertanian yang tidak termanifestasi menjadi konflik terbuka perebutan lahan di daerah-daerah pertanian dataran rendah membuat komunitas-komunitas petani marjinal di daerah ini kurang tersentuh oleh kerja-kerja pengorganisasian gerakan untuk menuntut hak atas tanah.

Tulisan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang: Bagaimana perubahan struktur agraria dan pengerahan tenaga kerja pertanian yang berlangsung di daerah dataran rendah; Bagaimana konflik-konflik yang terjadi sebagai akibat dari perubahan struktur agraria dan pengerahan tenaga kerja pertanian di daerah dataran rendah; Bagaimana pengorganisasian gerakan sosial pedesaan di daerah dataran rendah terhubung dengan konflik-konflik akibat perubahan struktur agraria dan pengerahan tenaga kerja pertanian; serta Mengapa perubahan struktur agraria dan pengerahan tenaga kerja pertanian yang terjadi di daerah dataran rendah tidak menimbulkan konflik yang mengarah pada pembesaran organisasi-organisasi gerakan sosial pedesaan di daerah dataran rendah. Keseluruhan pertanyaan ini juga dielaborasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlangsung dan mempengaruhi perubahan dalam struktur agraria, pengerahan tenaga kerja pertanian serta konflik-konflik yang berlangsung di daerah dataran rendah.

Baca selengkapnya di >> Working Paper – ARC No. 2/2012