Keterlibatan militer Indonesia dalam kegiatan bisnis dan ekonomi telah banyak jadi perhatian para akademisi. Umumnya, studi-studi itu dilakukan karena kuatnya dominasi militer di berbagai sektor sosial dan ekonomi, juga aktivitas non-pertahanan khusus lainnya, selama rezim otoriter Orde Baru. Pengamatan dan analisa atas peran dan keterlibatan militer dalam proyek perlindungan atau restorasi ekologis, serta hubungan peran tersebut dengan kepentingan ekonomi dan bisnis militer itu sendiri, kurang mendapat perhatian. Secara politik, militer di Indonesia diperlakukan sebagai unit handal yang dapat dimobilisasi untuk menanggulangi bencana alam, membersihkan selokan perkotaan yang tersumbat, termasuk sampah di sungai, dan sejumlah aktivitas reboisasi. Namun, keterlibatan militer yang sistematis dan jangka panjang dalam proyek revitalisasi ekologis tertentu merupakan fenomena baru.

Artikel ini, yang berangkat dari riset dan kerja lapangan di hulu Sungai Citarum, Jawa Barat, sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019, akan menunjukkan bagaimana kekuatan militer tingkat provinsi bereaksi atas berita yang tersebar secara internasional tentang kerusakan dan polusi di sepanjang aliran Sungai Citarum. Faktanya, sejumlah proyek rehabilitasi yang pernah diterapkan, segendang sepenarian dengan proyek-proyek pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya sungai ini. Sejumlah penjelasan dalam artikel ini akan menunjukkan dinamika pengambilalihan proyek rehabilitasi ekologis, mobilisasi sumber daya dalam pengelolaan proyek, termasuk kontrol atas areal-areal di sepanjang sungai. Tentu, dalam perspektif supremasi sipil dan perdamaian, pelibatan militer ini merupakan sesuatu yang berlebihan.

Unduh dan baca lebih lanjut kertas kerja Hilma Safitri, Zulfi Saeful, Izzudin Prawiranegara, dan Dianto Bachriadi, “Land Concentration and Military Intervention in Indonesia’s Citarum River Ecological Project”, yang merupakan bagian dari proyek penelitian “Ekonomi-Politik Proyek Citarum Harum (2019-2021)”.