Catatan Pendidikan Agraria untuk Pemuda dan Mahasiswa (Bagian I)

0
704
Pendidikan agraria untuk pemuda dan mahasiswa, 19-20 Mei 2018. Dok. ARC.

Selama dua hari, 19-20 Mei 2018, Agrarian Resources Center (ARC) menggelar pendidikan agraria bagi pemuda dan mahasiswa di Bandung. Pesertanya pun berasal dari beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda yang terlibat advokasi kasus-kasus perampasan tanah di Bandung.

Pendidikan tersebut terdiri dari enam materi pembahasan. Di hari pertama, terdapat materi “Arti Penting Penguasaan Tanah dan Pertanian”, “Akar-akar dan Penyebab Masalah Agraria di Indonesia”, dan “Reforma Agraria”. Hari berikutnya, diisi dengan materi “Masalah Tanah Perkotaan di Indonesia”, “Pembangunan Kota Bandung dan Penggusuran Paksa”, serta “Masalah Agraria dan Gerakan Sosial” yang mengambil contoh gerakan Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) di Brasil. Kecuali topik pembangunan dan penggusuran paksa di Kota Bandung yang difasilitasi Frans Ari Prasetyo, seluruh materi pendidikan difasilitasi oleh Dianto Bachriadi, peneliti senior ARC.

Di bawah ini merupakan catatan diskusi yang ditulis oleh Ilyas Gautama, salah satu peserta pendidikan tersebut. Catatannya kami bagi menjadi dua bagian agar tidak terlalu panjang dan agar pembaca punya kesempatan untuk menghela nafas. Selamat membaca!


Catatan Bagian I

“Kunci dari perjuangan reforma agraria dan keadilan agraria adalah pengorganisiran massa dan pendudukan lahan.”
—Dianto Bachriadi

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Tanah menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Dari tanah juga manusia dapat melangsungkan kehidupan. Segala kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupannya bersumber dari tanah. Tentu, manusia tak akan bisa hidup tanpa tanah.

Di Papua, misalnya, tanah dianggap sebagai mama yang menjadi sumber kehidupan bagi orang Papua. Bahkan suku Amungme, menganalogikan tanah di Papua sebagai anatomi tubuh perempuan. Jika dilihat dari peta Pulau Papua, daerah pesisir selatan mereka dianalogikan sebagai kaki. Bagi suku Amungme daerah pesisir ini disebut daerah kotor dan dipenuhi oleh roh-roh jahat. Ini cukup masuk akal karena di bagian pesisir, merupakan teritori kekuasaan suku lainnya, yaitu suku Komoro. Risiko mati tertembak anak panah, sangat besar jika ada suku lain yang melintas teritori tersebut.

Selanjutnya, sepertiga pulau dianalogikan sebagai bagian tubuh perempuan, antara paha hingga pinggang. Suku Amungme menganggap bagian pulau ini sebagai yang paling subur: ia menyediakan air dan sumber kehidupan, sebagaimana rahim yang menjadi awal mula manusia hadir ke dunia. Lalu, di bagian paha hingga dada adalah Pegunungan Jayawijaya yang  subur dan menjadi sumber air bagi daerah-daerah sekitarnya. Terakhir, bagian “kepala burung” adalah tempat paling suci dan keramat. Suku Amungme menganggap tempat itu merupakan peristirahatan terakhir roh-roh leluhur mereka. Inilah sebabnya tanah begitu penting bagi orang Papua dan sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup mereka.

Namun, pada tahun 1967, sebuah perusahaan pengeruk emas tiba-tiba datang dan menghancurkan apa yang dilindungi orang Papua. Freeport mulai beroperasi dan mengeruk kekayaan alam di bagian kepala mama. Tempat suci itu dikotori dan dirusak oleh perusahaan yang hanya memanjakan kaum borjuasi internasional dan nasional. Suku Amungme seolah dianggap tak memiliki hak apa pun atas sumber kehidupan mereka. Akibatnya, perlawanan demi perlawanan dilakukan hingga kini, demi mengusir perusahaan yang mengeruk alam Papua itu. Bahkan, orang Papua kini harus dikerangkeng oleh laras senapan di mana-mana, laras senapan yang melanggengkan penindasan atas nama “NKRI Harga Mati”.

Pencaplokan Lahan dan Konflik Agraria di Indonesia

Pasca kemerdekaan para founding fathers Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta, sepakat bahwa tanah adalah alat produksi rakyat yang memiliki fungsi sosial dan bukan untuk kaum pemodal yang menjadikan tanah sebagai komoditi. Karenanya, bersama kelompok gerakan kiri, mereka kemudian menyusun program reforma agraria untuk menegakan keadilan tanah bagi rakyat Indonesia.

Sejak 1950-an, Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama underbouw-nya, Barisan Tani Indonseia (BTI) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), memperjuangkan keadilan penguasaan tanah dan distribusi tanah yang merata. Sayangnya, para tuan tanah tidak secara sukarela melepas tanahnya. Akibatnya, Soekarno digulingkan oleh embrio Orde Baru Soeharto, diiringi oleh penghancuran gerakan rakyat secara masif. Rezim otoriter Soeharto kemudian berdiri dan perampasan lahan terus-menerus terjadi.

Penggusuran menjelang pembangunan Waduk Kedung Ombo hanyalah satu contoh kasus dari banyaknya perampasan lahan yang terjadi di rezim Orde Baru untuk kepentingan kapital. Di bawah negara dengan ideologi developmentalisme yang otoriter, gerakan rakyat untuk keadilan tanah harus tiarap dari todongan moncong senjata militer.

Grafik penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, menunjukkan adanya kenaikan setiap tahunnya. Namun, rezim kapitalisme birokrat ini terlalu korup dan berbelit sehingga kapitalisme global tidak memerlukan terlalu banyak campur tangan negara dalam pasar. Syarat-syarat yang diterapkan pemerintah, membuat korporasi swasta harus mengeluarkan banyak ongkos saat hendak mengakumulasi kapital. Rezim Orde Baru jadi tidak efektif dan tidak efisien. Krisis kemudian pecah, Orde Baru tumbang, terjadi Reformasi.

Lahirnya Reformasi justru membuat kapital bergerak dengan leluasa. Perampasan lahan, kekerasan aparat, dan pemberangusan gerakan rakyat kian bertambah jumlahnya seiring dengan lonjakan penanaman modal di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun, dari 2004 hingga 2007, penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri melonjak cepat. Kebijakan dan regulasi di Indonesia segera menyesuaikan diri dengan gerak kapital. Pembentukan koridor-koridor ekonomi baru, penciptaan kawasan-kawasan industri serta penyediaan tenaga kerja murah adalah contoh bagaimana rezim pasca Orde Baru mengakomodir kepentingan kapital. Otonomi dengan semangat demokratisasi pada rezim ini hanya menjadi sebuah pembenaran bagi kapital agar mudah melewati segala macam halangan birokrasi untuk mengeruk kekayaan alam di berbagai daerah.

Sejalan dengan itu semua, banyak rakyat Indonesia yang kehilangan ruang hidupnya. Komnas HAM mencatat, pada tahun 2011-2012 terdapat 374 kasus penggusuran di sejumlah kota besar, seperti di Bandung, Surabaya, dan Medan. Di Jakarta, pada tahun 2015 terdapat 30 kasus penggusuran yang menimpa 3.433 kepala keluarga. Ini merupakan masalah-masalah tanah di perkotaan yang akan selalu muncul di bawah rezim kapitalisme global.

Masalah Tanah di Perkotaan

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh tentang tanah di perkotaan dari berbagai corak produksi. Pada masa pra kapitalis, khususnya feodal, pengaturan penggunaan tanah sepenuhnya berada di tangan bangsawan atau raja. Mayoritas tanah dialokasikan untuk infrastruktur pemerintahan, militer, dan keagamaan, serta infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang dan orang. Pada masa ini juga terjadi penataan/penetapan zoning pemanfaatan ruang. Konsesi-konsesi tanah secara khusus banyak diadakan bersamaan dengan munculnya perusahaan-perusahaan dagang asing yang “mangkal” di sejumlah negara penyedia hasil bumi, barang tambang, atau negara/daerah transit.

Pada masa kapitalisme global, kota-kota di area-area kapitalisme pinggiran—yang sebelumnya menjadi transit nilai-lebih bagi kota-kota di pusat kapitalisme global—kini didorong menjadi bagian penting dari jaringan sirkuit kapital global. Tanah dan properti menjadi komoditas paling bernilai di perkotaan, dan terjadi konsentrasi penguasaan tanah.

Kota-kota dibangun dan berkembang menjadi pusat kendali dan kontrol atas wilayah-wilayah ekstraktif. Dalam skala lokal, kota-kota itu sendiri juga tumbuh berkembang menjadi pusat perekonomian (jasa dan perdagangan): meningkatkan arus urbanisasi, dan peningkatan harga tanah. Ketika tanah-tanah pertanian yang diubah menjadi kawasan-kawasan industri ekstraktif, dan ketika kawasan-kawasan industri manufaktur juga dikembangkan di wilayah kapitalisme pinggiran, arus urbanisasi semakin besar: pemukiman-pemukiman orang miskin yang tidak tertata—penguasa menyebutnya sebagai “pemukiman liar” dan “kumuh”—mulai marak bermunculan di kota.

Pertarungan politik elektoral di perkotaan sering kali membuat persoalan keberadaan “perkampungan kumuh” semakin kompleks. Mereka cenderung tidak diurus karena pemerintah kota lebih mengabdi kepada kepentingan kelancaran dan keberlanjutan kota sebagai bagian dari sirkuit kapital global. Konsentrasi penguasaan tanah di perkotaan mengikuti perkembangan kota-kota di daerah metropolis, dengan kecenderungan gentrification—suatu kondisi ketika kota hanya diperuntukkan bagi orang kaya dan orang miskin disingkirkan. Namun, alih-alih menangani membludaknya arus urbanisasi yang terjadi di perkotaan yang diakibatkan oleh maraknya perampasan lahan di pedesaan, pemerintah justru menggusur ruang hidup masyarakat kampung kota dan menjadikannya komoditi dagang yaitu bisnis properti.

Ketimpangan dan kemiskinan yang disebutkan terjadi di Indonesia, hanyalah sebagian kecil dari penindasan yang disebabkan perampasan lahan. Di kota lain, pulau lain, dan belahan dunia lain, perampasan lahan terus berlangsung dan mengorbankan kehidupan manusia dan kelestarian alam. Mereka yang hidup dan tak memiliki lahan akhirnya terpaksa menjual tenaga kerja mereka kepada perusahaan-perusahaan. Tenaga, waktu, dan kehidupan mereka, dirampas demi akumulasi nilai-lebih yang dikuasai segelintir orang. Sebagian banyak yang lain harus terus menyambung hidup di bawah rezim kapitalisme global yang kian hari kian menindas. Tapi tak jarang masih ada orang-orang yang dengan semangat dan pantang menyerah melawan keserakahan kapitalisme, meski mati adalah harga yang mesti dibayar dari perjuangan panjang ini.

Ada yang melawan di tempat kerjanya, ada yang melawan di sekolahnya, dan ada juga yang melawan di atas tanahnya. Mereka yang terakhir ini, membawa misi untuk melawan ketimpangan penguasaan tanah oleh segelintir orang. Salah satu jalan keluar dari ketimpangan penguasaan tanah itu adalah reforma agraria.**

Bersambung. Baca catatan bagian II.