Berebut Kesempatan dalam Program Legalisasi Aset: “Redistribusi” dan Sertifikasi Lahan di Cipari

0
629

Pasca pemilu 2004, pembahasan mengenai reforma agraria mulai meningkat seiring dengan beberapa rencana “reformasi agraria” yang disiarkan presiden terpilih saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tahun 2007. Istilah “reformasi agraria” dinyatakan sebagai program pemerintah sebagai upaya untuk menjalankan reforma agraria di Indonesia. Dalam pidato tersebut, SBY mengatakan akan meredistribusikan tanah negara bagi petani miskin. Program redistribusi ini direncanakan dimulai April 2007 dan akan membuat payung hukum berupa peraturan pemerintah tentang pembaruan agraria.

Pada pertengahan 2007, dalam rapat kabinet terbatas yang membahas masalah reformasi agraria diterangkan bahwa ada lebih dari 9,25 juta hektar tanah yang akan dibagikan kepada petani miskin. Program redistribusi tanah ini kemudian dinamakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Momen yang kemudian dijadikan salah satu puncak reformasi agraria dengan dijalankannya PPAN adalah pembagian sertifikat secara simbolis oleh Presiden RI dalam rangka ulang tahun emas BPN. Acara tersebut berlangsung di Istana Bogor, 20 Oktober 2010. Acara tersebut menjadi pemberitaan besar di media massa nasional. Sepuluh orang penerima sertifikat langsung dari SBY merupakan perwakilan dari 5.141 penerima sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat di lima desa di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Lima desa tersebut adalah Desa Caruy, Desa Mekarsari, Desa Kutasari, dan Desa Karangreja. BPN menjelaskan bahwa lahan yang dibagikan tersebut adalah lahan konflik petani dengan PT Rumpun Sari Antan (RSA), dan pembagian sertifikat tersebut dianggap sebagai keberhasilan pengangan konflik oleh BPN dalam kerangka reformasi agraria. Seluruh biaya sertifikat yang dibagikan ditanggung oleh negara. Namun penerima sertifikat harus membayar kompensasi sebesar 1500/m2 kepada pihak PT RSA.

Kesepakatan pembayaran kompensasi tersebut kemudian menjadi perdebatan di tingkat organisasi tani lokal. Ada dugaan bahwa mekanisme pembayaran kompensasi dan distribusi tanah itu adalah upaya membuka terjadinya “pasar tanah”. Organisasi tani yang aktif memperjuangkan hak atas tanah eks HGU PT RSA adalah Serikat Tani Merdeka (SeTAM) Cilacap, yang menaungi beberapa organisasi tani lokal. Namun, posisi mereka jadi tidak terlalu jelas terlihat setelah terjadinya kesepakatan redistribusi tanah tersebut.

Silakan unduh dan baca lebih lanjut kertasĀ  kerja Baihaqi Basya berjudul “Berebut Kesempatan dalam Program Legalisasi Aset”.

WP 10-KAPPOB-I-2017 Cipari B Basya

*) Tulisan ini mulanya adalah kertas kerja CASI Fellow 2011 yang berjudul “Redistribusi Lahan di Cipari, Kabupaten Cilacap”, WP-ARC-No. 4/2012, Agustus 2012. Kemudian diterbitkan dengan judul yang sama sebagai salah satu bab dalam buku Dianto Bachriadi (Ed.), Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia (ARC, 2012). Karena dianggap relevan, tulisan ini diterbitkan ulang sebagai bagian dari seri kertas kerja Kebijakan Agraria dan Pembangunan pasca Orde Baru (2017).